Perkuat Tata Kelola, Kementan Gelar Pelatihan dan Sertifikasi PBJ
2 min readCIAWI – Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Level 1 dalam upaya meningkatkan kompetensi pengelolaan PBJ di lingkup kementerian.
Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kegiatan yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi ini resmi dibuka Senin, 28 Oktober 2024 secara daring.
Pelatihan ini adalah bagian dari upaya Kementan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui kompetensi yang lebih baik.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya seluruh unit kerja mampu mendukung visi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang maju.
“Pengadaan yang transparan dan kompeten merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terlebih di sektor pertanian yang menjadi sektor kunci dalam pembangunan bangsa. Dengan kompetensi yang ditingkatkan, SDM kita akan mampu menciptakan proses pengadaan yang efisien dan akuntabel,” jelas Amran.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya aspek kompetensi PBJ bagi SDM di lingkup Kementan.
“Sertifikasi ini bukan hanya tentang legalitas, tetapi kompetensi dan keahlian dalam menjalankan tugas. Kami sangat berharap pelatihan ini memberikan bekal yang signifikan bagi peserta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PBJ yang bersih dan transparan,” kata Santi.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Barang dan Jasa, Simon PP Simanjuntak, yang mewakili Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian.
Dalam sambutannya, Simon menyatakan bahwa pelatihan ini menjadi upaya nyata dalam meningkatkan kompetensi SDM khususnya di bidang pengadaan barang/jasa.
“Kegiatan ini kami adakan sebagai langkah nyata peningkatan kompetensi SDM, khususnya dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertanian. Kami berharap pelatihan ini akan menghasilkan insan pengadaan yang profesional dan berintegritas tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menambahkan bahwa pelatihan ini telah terakreditasi sesuai standar nasional, dengan harapan seluruh peserta dapat mencapai tingkat kelulusan yang tinggi.
“Kita berupaya menghadirkan pelatihan terbaik agar peserta dapat lulus dengan predikat memuaskan, dan data menunjukkan tingkat kelulusan peserta BBPMKP meningkat setiap tahunnya. Harapannya, tahun ini kita mencapai tingkat kelulusan hingga 100 persen,” ujar Sukim.
Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hardi Afriansyah juga menyatakan bahwa LKPP siap mendukung dan mendampingi peserta dalam pelatihan ini melalui kurikulum yang telah disusun sesuai standar kompetensi PBJ.
“Kami siap mendampingi peserta dengan kurikulum yang sudah disusun sesuai standar, dengan harapan lulusan nantinya memiliki kapasitas dan kompetensi PBJ yang semakin mantap. Pelatihan ini adalah bagian dari upaya kami memperkuat kapasitas pengadaan nasional.”
Pelatihan diikuti sebanyak 80 orang yang berasal dari Kementerian Pertanian secara blended learning mulai 28 Oktober s.d 15 November 2024. Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta SDM yang unggul dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, untuk mewujudkan tata kelola yang efisien, akuntabel, dan transparan di lingkup kementerian.